Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi, adalah presiden ketujuh Indonesia yang dikenal sebagai sosok "blusukan" dan dekat dengan rakyat kecil. Lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 21 Juni 1961, latar belakangnya sebagai pengusaha mebel dan politisi lokal membentuk gaya kepemimpinannya yang pragmatis dan berorientasi pada pembangunan infrastruktur. Sejak terpilih sebagai presiden pada 2014, Jokowi membawa angin segar dalam tata kelola pemerintahan, meski tak lepas dari kritik terkait kebijakan kontroversial dan dinamika politik nasional.

Awal Hidup dan Karier di Luar Politik

 

Jokowi berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya, Noto Mihardjo, adalah pedagang kayu, sementara ibunya, Sudjiatmi, bekerja sebagai penjual sayur. Setelah lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), ia memulai bisnis mebel di Surakarta. Kesuksesannya di sektor swasta memberinya reputasi sebagai pengusaha yang inovatif dan memahami kebutuhan pasar. Pada 2005, ia terjun ke politik dengan mencalonkan diri sebagai Walikota Surakarta, menandai awal transformasinya dari pengusaha menjadi tokoh publik.

Puncak Karier Politik: Dari Walikota hingga Presiden

 

Selama menjabat Walikota Surakarta (2005–2012), Jokowi membuktikan kemampuan manajerialnya dengan merevitalisasi kota tersebut menjadi destinasi budaya dan pariwisata. Keberhasilannya menarik perhatian nasional, mendorongnya maju sebagai Gubernur DKI Jakarta (2012–2014). Di Jakarta, ia fokus pada penyelesaian masalah kronis seperti banjir, transportasi umum (MRT), dan reformasi birokrasi. Gaya kepemimpinan "blusukan"-nya—mengunjungi lokasi masalah tanpa pemberitahuan—menjadi ciri khas yang disukai masyarakat.
Pada 2014, Jokowi terpilih sebagai presiden, mengalahkan Prabowo Subianto. Kemenangannya dianggap sebagai kemenangan "wong cilik" (rakyat biasa) melawan elit politik lama. Pada 2019, ia kembali memenangkan pemilihan untuk periode kedua, kali ini dengan Prabowo sebagai wakilnya—sebuah rekonsiliasi politik yang mengejutkan.

Prestasi dan Kebijakan Utama

 

Jokowi fokus pada pembangunan infrastruktur sebagai pondasi pertumbuhan ekonomi. Proyek-proyek seperti Tol Trans-Jawa, Bandara Internasional Yogyakarta, dan rencana ibu kota baru (IKN) di Kalimantan Timur menjadi prioritas. Di sektor ekonomi, ia mendorong investasi asing melalui paket kebijakan deregulasi dan program "Making Indonesia 4.0" untuk meningkatkan industri manufaktur.
Program sosial seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Program Keluarga Harapan (PKH) berhasil mengurangi angka kemiskinan. Di masa pandemi COVID-19, pemerintahannya meluncurkan bantuan sosial (Bansos) dan vaksinasi massal, meski sempat dikritik karena ketidaksiapan awal.
Di bidang energi, Jokowi mempercepat transisi ke energi terbarukan, termasuk pengembangan PLTS Terapung di Cirata dan ekspansi kendaraan listrik. Namun, kebijakan hilirisasi sumber daya alam—seperti larangan ekspor bijih nikel—menuai pro-kontra, terutama dari negara mitra dagang.

Tantangan dan Kontroversi

 

Meski populer, Jokowi menghadapi kritik tajam. UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang dianggap pro-investasi dituding mengabaikan hak pekerja dan lingkungan. Isu demokrasi juga mengemuka, seperti intervensi di lembaga penegak hukum dan pembatasan kebebasan berpendapat. Aliansinya dengan partai oposisi—termasuk Prabowo—dipandang sebagai kompromi politik yang mengikis prinsip reformasi.
Di luar negeri, kebijakan netralitasnya dalam konflik AS-China di Laut China Selatan kerap dianggap ambigu. Sementara itu, rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan dipertanyakan dari segi anggaran dan dampak ekologis.

Hubungan Internasional dan Diplomasi

 

Jokowi aktif memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Ia menjadikan Indonesia sebagai mitra strategis bagi negara-negara besar melalui kebijakan "mendayung di antara dua karang". Di bawah kepemimpinannya, Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 (2022) dan memimpin ASEAN (2023). Kerja sama dengan China dalam proyek infrastruktur Belt and Road Initiative (BRI) dan dengan AS dalam bidang pertahanan menunjukkan fleksibilitas diplomasinya.

Warisan dan Proyeksi Pasca-Kepresidenan

 

Masa jabatan Jokowi berakhir pada 2024, tetapi warisannya akan terus diperdebatkan. Pembangunan infrastruktur dan stabilitas ekonomi menjadi capaian utama, sementara isu demokratisasi dan HAM menjadi catatan penting. Pilihan politiknya dalam Pemilu 2024—termasuk dukungan untuk calon tertentu—akan memengaruhi peta kekuasaan ke depan.

Penutup

 

Joko Widodo adalah pemimpin yang membawa Indonesia melompat ke era modern, meski dengan segala kompleksitasnya. Dari Solo hingga Istana Negara, kisahnya membuktikan bahwa figur "luar sistem" bisa mengubah wajah politik nasional. Bagaimanapun, tantangan terbesarnya adalah memastikan bahwa pembangunan yang ia galakkan berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.